Wabah PMK, Pelayanan Pemerintah Harus Berbasis Ecolabelling

Ketua Wanhat DPD LDII Kabupaten Jember, Haji Boedijono menyampaikan saat memberikan materi di depan ratusan pengurus LDII se Kabupaten Jember (20/6). Acara yang dihelat di Aula Serbaguna Al-Manshurin Patrang itu mengambil tema “Deteksi Dini Hewan Qurban dari PMK”. Selain Boedijono, acara itu juga menghadirkan dua orang nara sumber dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.

Dalam penjelasannya, Boedijono menuturkan bahwa secara umum fungsi Pemerintah ada empat yaitu
Fungsi pembangunan, Fungsi pengaturan,Fungsi Kebijakan dan Fungsi Pelayanan Umum. Dalam kondisi pandemi PMK ini, pelayanan oleh pemerintah harus berbasis pada ecolabelling, yaitu memberikan informasi terkait ekologi. Fungsi ecolabelling diharapkan agar pelayanan pemerintah lebih bisa dipahami masyarakat atas informasi yang akurat.

Istilah ecolabelling biasanya dipakai di dunia perikanan berbasis ekologi. Dalam pelayanan publik, juga bisa dipakai karena pemberian label bagi produk makanan agar informasi yg diberikan oleh pemberi label lebih akurat.
Selain itu, Boedijono yang juga staf pengajar Jurusan Adiministrasi Negara FISIP UNEJ itu menambahkan bahwa pemerintah harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang hewan kurban yang lebih akurat, sehingga masyarakat bisa melaksanakan ibadah kurban dengan lebih syar’i dan dagingnya bisa bermanfaat serta higienis. Pelayanan pemerintah dengan pemberian sertifikasi atau pemberian label menjadi kebutuhan, pungkasnya.

Sementara itu dokter hewan devi mewakili kepada dinas ketahanan pangan dan peternakan Kabupaten Jember menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini hewan qurban dari serangan PMK yang akhir akhir sedang banyak dilanda oleh peternak sapi dan kambing. Selain itu, devi menambahkan bahwa semua kecamatan di Jember sudah ada kasus PMK dan terbanyak ada di kecamaan puger. Per hari ini sudah ada lebih dari empat ribu kasus yang sudah masuk data kami.

Oleh karena itu kami menghimbau kepada semua masyarakat untuk lebih berhati hati dalam memilih hewan qurban yang tidak lama lagi akan disembelih saat idul adha. PMK ini tidak perlu ditakutkan tetapi juga tidak boleh diremehkan karena penularannya sangat cepat sekali terutama bagi peternak sapi yang dalam satu kandang ada beberapa ekor sapi. Devi berharap kepada semua masyarakat untuk preventif atau deteksi dini dengan cara melaporkan hewan ternak yang terindikasi PMK kepada petugas dari dinas peternakan. Indikasi itu antara lain mulut berbusa, kaki tidak kuat menahan badan utk berdiri dan tidak punya nafsu makan sehingga kondisinya lemah dan antibodi turun. Ada acara alami yang bisa ditempuh yaitu dengan membuat minuman dari kunyit dan gule aren.

Walaupun sapi terkena PMK, dagingnya tetap aman dikonsumsi oleh manusia asalkan sdh dimasak dengan cara yang benar, lanjut dokter lulusan universitas airlangga tersebut. Sementara itu Ketua DPD LDII Jember..Akhmad Malik Afandi menuturkan bahwa setiap tahun qurban warga LDII tidak kurang dari 150 ekor sapi dan 200 ekor kambing yang tersebar di beberapa kecamatan. Secara fiqh syarat hewan qurban kami sudah memahami..tapi secara kesehatan dari PMK tentu yang lebih faham adalah dokter hewan, maka dari itu kami merasa bersyukur ada penjelasan dari dokter hewan utusan dari dinas peternakan ini.

Kami berharap kerjasama ini ini akan ditindaklanjuti oleh pengurus LDII kecamatan dengan masing masing rumah potong hewan (RPH) dan pos kesehatan hewan sehinggga semua hewan qurban yang kami sembelih tahun ini bisa terbebas dari PMK sehingga sah qurbannya dan sehat dagingnya karena kami biasanya membagi ribuan porsi daging qurban kepada masyarakat, ujar Malik.

Baca Juga:

Deteksi Hewan Qurban dari PMK, Dinas Peternakan Gandeng LDII