Rakor Pondok Pesantren se Jawa Timur Bahas Kemandirian Pesantren

Tiga Pondok Pesantren LDII Jember pada hari Minggu, 6 Juni 2022 mengikuti rapat koordinasi Pondok Pesantren se-Jawa Timur bertempat di Harris Hotels, Surabaya.

Rakor tersebut di laksanakan dalam rangka mendukung program dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawangsa tentang nawa cita yaitu Jatim Berkah untuk penguatan peran pondok pesantren. Rakor Pondok Pesantren tersebut dilaksanakan oleh Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh ratusan pondok pesantren yang tersebar dari semua kabupaten dan kota se Jawa Timur.

Pondok pesantren tersebut ada yang di bawah binaan NU, Muhammadiyah dan LDII. Termasuk DPD LDII Kabupaten Jember mengirimkan tiga delegasi untuk mewakili tiga pondok yaitu Ponpes Al Manshurin, Ponpes Minhajurrosyidin dan Pondok Pesantren Mahasiswa Syafiurrohman.

Kabid PD PONTREN Kanwil Kemenag Jawa Timur, KH Muh. As’adul Anam dalam sesi materinya menerangkan bahwa fungsi didirikannya pesantren adalah pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Banyak pesantren yang sudah berhasil dari sisi pendidikan dan dakwah tapi masih belum berhasil dari pemberdayaan masyarakat..Maka adanya OPOP ini, pesantren akan bisa mandiri secara ekonomi dan bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat.

Kepala Bidang PD Pontren, Muh. As’adul Anam juga menyampaikan salah satu contoh penggunaan transformasi digital. “Saat ini kita sudah memasuki masa bekerja secara paperless. Tak bisa dipungkiri, pengadaan kertas menjadi beban anggaran belanja negara” tuturnya. Anam melanjutkan dengan bekerja secara paperless atau Computer Based anggaran puluhan triliun dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat.

“Sudah bukan zamannya lagi kantor penuh sesak dengan kertas-kertas dokumen. Singapura sudah menerapkan sistem kerja paperless dari beberapa tahun lalu.

As’adul Anam juga mendorong percepatan serapan anggaran di bidang PD Pontren. “Menteri Agama menargetkan kita pada bulan Juli 2022, serapan anggaran dana sudah mencapai 75%. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya minta Bapak/Ibu bekerja keras melaksanakan program kerja yang ada,” harapnya.

Anam juga berpesan agar pesantren-pesantren di daerah yang mengalami kesulitan dalam update data di aplikasi SIKAP dan SIMBA segera dibantu. “Jangan sampai pesantren yang bersangkutan tidak mendapat bantuan karena tidak bisa mengisi data di aplikasi SIMBA dan SIKAP,” imbau mantan Kepala Kemenag Kab. Pasuruan ini. Perlu diketahui, Kemenag terus berupaya meningkatkan tata kelola pengajuan bantuan pondok pesantren. Salah satunya dengan mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bantuan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (SIMBA PD PONTREN) dengan Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren dan Keagamaan Islam (SIKAP PD PONTREN).

Anam juga membahas kemandirian pesantren yang juga menjadi salah satu dari 7 program prioritas Kementerian Agama. “Pesantren harus dimandirikan karena lembaga ini juga memiliki jejaring antar pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan itu terbentuk baik dari relasi guru-murid (alumni), maupun dari sanad keilmuan. Jejaring ini menjadi foktor potensial bagi pengembangan ekonomi umat. Sinergi ekonomi antar pesantren bisa menjadi kekuatan yang dapat menopang perekonomian bangsa,” ujarnya.

Ketua DPD LDII Jember, Akhmad Malik Afandi selaku Ketua Ponpes Minhajurrosyidin menuturkan bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur selaras dengan salah satu dari delapan kluster kontribusi LDII untuk bangsa, yaitu kluster pendidikan. LDII Jember dalam kluster pendidikan ini telah membina tiga pondok pesantren aktif dengan tujuan untuk mencetak generasi bangsa profesional religius.

Malik berharap rakor ini bisa memberikan pencerahan kepada kami terkait dengan program One Pesantren One Produk. Selain itu, akan memperkuat ekonomi santri dan ekonomi pesantren dan akhirnya bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.